Naradaily- Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari tujuan yang baik, yakni memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang lebih baik. Namun, menurutnya, niat mulia tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi fiskal dan perekonomian nasional secara menyeluruh.
Didi menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut di tengah tekanan terhadap penerimaan negara, peningkatan utang, serta perlambatan aktivitas dunia usaha. Karena itu, ia menilai publik berhak mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah menjadi prioritas yang paling tepat dalam situasi saat ini.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya lahir dari niat yang mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Namun, niat baik saja tidak cukup jika pelaksanaannya mengabaikan realitas fiskal dan kondisi ekonomi yang sedang rapuh. Ketika anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan di tengah penerimaan negara yang tertekan, utang yang terus bertambah, dan dunia usaha yang sedang lesu, publik berhak bertanya: apakah prioritas kita sudah tepat?” kata Didi Irawadi Syamsuddin.
Ia menilai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia membutuhkan perhatian serius, terutama ketika sejumlah sektor industri mengalami perlambatan produksi, investasi bergerak lebih lambat, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai muncul di berbagai bidang usaha.
“Di saat banyak pabrik mengurangi produksi, investasi melambat, dan ancaman PHK mulai menghantui berbagai sektor, negara justru memilih membakar energi politik dan fiskal pada program yang sangat mahal. Ironisnya, jika jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, maka makan siang gratis tidak akan mampu menggantikan hilangnya penghasilan keluarga. Rakyat membutuhkan lapangan kerja yang kuat, ekonomi yang tumbuh sehat, dan dunia usaha yang percaya diri untuk berekspansi. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi ‘obat pereda lapar’ di tengah penyakit ekonomi yang jauh lebih serius,” ujarnya.
Menurut Didi, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada pembangunan fondasi ekonomi yang lebih kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar membagi makanan, melainkan membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Prioritas anggaran semestinya diarahkan terlebih dahulu pada penciptaan lapangan kerja, perbaikan sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta penguatan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Jika tidak dievaluasi secara menyeluruh, MBG bisa dikenang bukan sebagai program yang menyelamatkan generasi masa depan, melainkan sebagai simbol kebijakan populis yang mahal, tetapi gagal menjawab persoalan ekonomi yang paling mendesak,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara, khususnya dalam menyeimbangkan program sosial dengan kebutuhan penguatan sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. (kom)
