Naradaily-Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sejumlah program pemulihan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM kembali bangkit setelah mengalami kerugian akibat bencana hidrometeorologi.
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengatakan salah satu langkah yang diberikan pemerintah adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
“Salah satu program tersebut adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera,” ucap Maman setelah rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur yang terdampak bencana dan telah terdata oleh pemerintah. Jumlah tersebut berasal dari tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Dari total tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di wilayah Sumatera Utara. Namun Maman memperkirakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses pendataan masih terus berlangsung.
“Saya perkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah, karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk relaksasi kredit bagi para pelaku usaha yang terdampak. Beberapa di antaranya meliputi perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, hingga keringanan suku bunga.
“Tahun ini suku bunga dihilangkan, mereka nol persen. Jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke tiga persen,” tegas Maman.
Selain itu, Kementerian UMKM juga meminta pihak perbankan untuk melakukan identifikasi terhadap pelaku UMKM yang benar-benar terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
“Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar,” kata Maman.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah daerah akan mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program bantuan dapat segera direalisasikan.
Menurut Bobby, proses penyelarasan data ditargetkan selesai sebelum akhir Maret 2026 sehingga penyaluran program pemulihan bisa segera dilakukan kepada para pelaku usaha yang terdampak.
“Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan Kementerian,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM di Sumatera Utara terdampak bencana tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha serta peralatan produksi yang menjadi sumber penghasilan mereka.
“Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak. Nah ini persoalan kedua banyak terdampak setelah kerusakan bangunan. Memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit,” jelas Bobby. (kom)
