Naradaily-Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan matang dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang rekaman videonya tayang pada Kamis, Prabowo memaparkan bahwa keterlibatan Indonesia bermula saat dirinya menyampaikan pidato dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara atau two-state solution.
Beberapa jam setelah pidato itu, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Group of Eight seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Trump meminta negara-negara itu untuk mendukung rencana 21 poin atau 21-point plan yang bertujuan menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Prabowo menyebutkan rincian proposal tersebut dibacakan oleh utusan khusus AS Steve Witkoff.
Prabowo mengaku tertarik pada poin ke-19 dan ke-20 dalam proposal tersebut yang menjelaskan peluang Palestina menjadi bangsa mandiri serta menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, terdapat poin yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Menurutnya, isi proposal tersebut sejalan dengan pandangan Indonesia yang mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang.
“Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung,” ujar Prabowo.
Para pemimpin kemudian menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan dukungan tersebut kepada Trump.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengenang momen tersebut.
Setelah pertemuan itu, muncul gagasan pembentukan Board of Peace yang kemudian diadopsi dalam Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803. Negara-negara dalam Group of Eight kembali berunding untuk menentukan sikap terkait keterlibatan dalam dewan tersebut.
Hasil perundingan menyimpulkan bahwa bergabung dalam BoP akan memberikan ruang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina. Prabowo menilai langkah ini lebih realistis dan konkret dibandingkan berada di luar forum tersebut.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” ujar Presiden.
“Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” imbuhnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari BoP jika hasil keputusan yang dihasilkan tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina. Bahkan, Indonesia dapat mengambil keputusan tersebut secara mandiri tanpa harus berkoordinasi dengan anggota lainnya.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” tambahnya.
Prabowo berharap Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim lainnya dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Palestina.
“Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” ujar Presiden. (kom)
