Naradaily-Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyoroti pentingnya kritik, kepakaran, dan pemikiran kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan membutuhkan “cermin” agar seorang pemimpin tetap mampu melihat kekurangan dan menerima koreksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Didi melalui pandangannya mengenai hubungan antara kekuasaan, pakar, akademisi, dan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Didi, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk berbeda pendapat dengan para pakar. Menurutnya, seorang presiden juga tidak wajib mengikuti setiap nasihat dari akademisi, ekonom, ahli hukum, maupun penasihat politiknya.
“Pakar bukan manusia suci. Profesor bisa salah. Doktor bisa keliru. Akademisi pun dapat mempunyai kepentingan,” ujar Didi.
Namun, Didi menilai persoalannya menjadi berbeda ketika kritik terhadap beberapa pakar bergeser menjadi sentimen terhadap kepakaran itu sendiri.
“Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada seorang pemimpin yang tidak mendengarkan nasihat. Yaitu ketika nasihat mulai ditertawakan, kepakaran diremehkan, dan orang-orang yang berpikir kritis perlahan dianggap sebagai pengganggu kekuasaan,” katanya.
Didi kemudian mengaitkan pandangannya dengan pemikiran Umberto Eco dalam esainya yang terkenal, Ur-Fascism. Ia menyebut Eco memasukkan kecurigaan terhadap dunia intelektual dan pemikiran kritis sebagai salah satu karakteristik yang patut diwaspadai.
Menurut Didi, Eco juga membahas cult of action for action’s sake, yakni kecenderungan mengagungkan tindakan sedemikian rupa sehingga berpikir dan melakukan refleksi kritis dapat dianggap sebagai kelemahan.
Meski demikian, Didi menegaskan pemikiran tersebut tidak dapat digunakan untuk secara otomatis memberikan label fasis kepada seorang pemimpin.
“Jangan gampang memberi cap fasis kepada seorang pemimpin. Tetapi jangan pula menganggap remeh tumbuhnya anti-intelektualisme dalam kekuasaan,” ujar Didi.
Ia menilai negara modern tidak mungkin dikelola hanya dengan keberanian, intuisi, pengalaman, pidato, dan tepuk tangan. Menurutnya, negara juga membutuhkan data, riset, ilmu pengetahuan, serta orang-orang yang berani memberikan koreksi kepada pemimpin.
“Dan yang jauh lebih penting, seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan kepadanya: ‘Bapak mungkin keliru,’” katanya.
Didi menggambarkan kekuasaan yang dikelilingi orang-orang yang hanya memberikan persetujuan sebagai kondisi yang dapat membuat seorang pemimpin kehilangan perspektif.
“Pemimpin yang dikelilingi seribu staf, tetapi semuanya hanya mengatakan, ‘Siap, Pak,’ sesungguhnya sedang memimpin dalam kesendirian,” ujarnya.
Ia kemudian menggunakan analogi cermin untuk menggambarkan fungsi kritik dalam demokrasi. Menurut Didi, akademisi, pakar, pers, oposisi, masyarakat sipil, hingga orang-orang kritis terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari cermin demokrasi.
“Kekuasaan membutuhkan cermin. Akademisi adalah cermin. Pakar adalah cermin. Pers adalah cermin. Oposisi adalah cermin. Masyarakat sipil adalah cermin. Bahkan orang-orang kritis yang terkadang menjengkelkan kekuasaan pun merupakan bagian penting dari cermin demokrasi,” kata Didi.
Menurut dia, cermin memang tidak selalu memberikan gambaran yang menyenangkan. Namun, menghilangkan cermin tidak akan mengubah kondisi sebenarnya.
“Cermin memang tidak selalu menyenangkan. Ia memperlihatkan kerutan yang ingin kita sembunyikan. Tetapi memecahkan cermin tidak pernah membuat wajah menjadi lebih muda,” ujarnya.
Didi juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menyebut Indonesia memiliki ribuan profesor, peneliti, ekonom, dokter, ahli hukum, insinyur, ilmuwan, dan akademisi.
Ia mempertanyakan tujuan pembangunan universitas, pembiayaan penelitian, serta pendidikan generasi terbaik bangsa apabila hasil pemikiran mereka tidak mendapatkan ruang ketika berhadapan dengan kekuasaan.
“Ilmu pengetahuan memang terkadang lambat. Penelitian membutuhkan waktu. Akademisi terkadang cerewet karena mereka terbiasa mempertanyakan asumsi. Pakar juga kerap berbeda pendapat karena ilmu pengetahuan memang tumbuh melalui perdebatan,” kata Didi.
Menurut Didi, perbedaan pendapat tersebut justru merupakan bagian dari fungsi ilmu pengetahuan dalam membantu pemerintah mengambil keputusan.
Ia menggunakan sejumlah analogi untuk menggambarkan pentingnya pengetahuan dan keahlian dalam menentukan kebijakan.
“Pesawat tidak diterbangkan berdasarkan tepuk tangan penumpang. Jembatan tidak dibangun berdasarkan intuisi pejabat. Obat tidak dinyatakan aman berdasarkan popularitas menteri,” ujarnya.
Didi juga menilai kebijakan ekonomi yang menyangkut kehidupan ratusan juta orang tidak semestinya ditentukan hanya karena sebuah gagasan terdengar gagah dari podium.
“Negara memang membutuhkan keberanian untuk bertindak. Tetapi keberanian tanpa pengetahuan dapat berubah menjadi kecerobohan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan tanpa koreksi dapat membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Menurutnya, kekuasaan yang terlalu lama hanya mendengar tepuk tangan dapat kehilangan kemampuan membedakan antara dukungan dan kebenaran.
Karena itu, Didi menilai persoalan utamanya bukan apakah pakar selalu benar. Menurutnya, pakar juga dapat melakukan kesalahan.
“Pertanyaannya jauh lebih penting: Apakah kekuasaan masih menyediakan kursi bagi orang-orang yang berani berbeda pendapat?” ujar Didi.
Ia juga mempertanyakan apakah ilmu pengetahuan masih dihormati ketika kesimpulannya tidak menyenangkan penguasa serta apakah akademisi masih dapat menyatakan sebuah kebijakan keliru tanpa kemudian dianggap sebagai musuh.
“Di situlah kualitas demokrasi diuji,” katanya.
Didi menilai demokrasi tidak hanya menghadapi ancaman ketika hak memilih atau kotak suara dihilangkan. Menurutnya, demokrasi juga dapat kehilangan kualitasnya ketika kritik dianggap sebagai permusuhan dan kepakaran tidak lagi mendapatkan ruang.
“Demokrasi dapat mulai kehilangan napas ketika akal sehat dianggap gangguan, kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepakaran ditertawakan, dan tepuk tangan menjadi lebih berharga daripada kebenaran,” ujar Didi.
Ia kemudian menutup pandangannya dengan kembali menggunakan analogi cermin antara kekuasaan dan kritik.
“Dan ketika pakar mulai ditertawakan, mungkin bukan para pakar yang paling perlu khawatir. Kekuasaanlah yang sedang kehilangan cerminnya,” kata Didi. (kom)
