Naradaily-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Dwi Anggia juga memastikan hingga saat ini tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional tersebut.

Ia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten pernah mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Melalui usulan itu, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kemudian masuk dalam WUP.

Penetapan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan itu kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan pengulangan penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Anggia menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar dia lagi.

Ia menambahkan, setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Dwi Anggia.

Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup serta kelestarian kawasan konservasi.