Naradaily-Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat rampung pada 2026. Target tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyusul berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa,” kata Hinca saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Hinca menjelaskan, perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan Komisi III DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan. Padahal, sebelumnya Komisi III DPR telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.
Keempat rancangan undang-undang tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Untuk mematangkan penyusunan RUU Penyadapan, Komisi III DPR telah melakukan sejumlah kegiatan. Upaya tersebut mencakup diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, hingga pelaksanaan konsultasi publik.
Selain itu, pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan. Negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan tersebut antara lain Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.
Hinca mengungkapkan, Komisi III DPR juga telah meminta masukan dari sejumlah pihak terkait penyusunan regulasi tersebut. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
“Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan,” ujarnya.
Saat ini, Komisi III DPR masih berfokus merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan rancangan undang-undang tersebut selesai, Komisi III akan melanjutkan proses pembahasan RUU Penyadapan.
“Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan,” katanya.