Naradaily-Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional.
Persetujuan tersebut disampaikan setelah Presiden menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6) sore. Pertemuan itu juga dihadiri Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menerima laporan mengenai perkembangan sejumlah program prioritas di sektor perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
“Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah,” ujar Teddy saat menjelaskan laporan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo, dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Selain Program Bedah Rumah, Maruarar juga melaporkan perkembangan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang menjadi bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.
“Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking,” kata Teddy.
Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa Maruarar turut menyampaikan rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 guna memperluas jangkauan manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat program perumahan bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus mendorong berbagai program prioritas di sektor perumahan, mulai dari pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses.
“Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Teddy.
Langkah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas. (kom)
