Naradaily-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi kinerja para menteri karena seluruh menteri dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah menyatakan, langkah pergantian menteri sepenuhnya bergantung pada kepentingan strategis Presiden demi pemerintahan yang efektif.
“Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden,” ujar Said Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa Presiden memiliki berbagai perangkat organisasi teknis yang dapat membantu menilai kinerja masing-masing menteri. Presiden disebut memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, hingga staf khusus di berbagai bidang yang dapat menjadi alat ukur profesional bagi performa seorang menteri.
Said menegaskan perangkat tersebut dapat menyusun Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Performa Kunci sebagai standar penilaian yang objektif. KPI dinilainya penting agar penilaian berjalan transparan serta berbasis target, dukungan organisasi, anggaran, dan jangka waktu yang jelas. “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas,” katanya.
Ia menambahkan, jika penilaian dilakukan secara terukur, maka menteri yang dievaluasi tidak akan merasa dirugikan ketika terjadi reshuffle. Menurutnya, cara tersebut juga sekaligus mencegah menteri membangun citra semu atau kinerja kamuflatif yang terlihat populer di publik namun tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana visi Presiden Prabowo dalam Astacita.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Bandung pada Sabtu (18/10) menyinggung soal kinerja para menterinya. Ia menyebut para menterinya adalah orang yang hebat di bidang masing-masing, meskipun ada “satu-dua” yang dianggap nakal. “Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya bahkan kerap memberikan anggaran lebih besar dari yang diajukan para menteri. Ia menegaskan tidak akan ragu mengganti menteri yang tidak patuh pada arahan. Presiden juga mengaku tidak peduli jika ada mantan menteri yang tidak menyukai dirinya, karena ia yakin rakyat tetap berada di pihaknya dalam upaya memberantas korupsi.(kom)
