Naradaily-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat konektivitas transportasi nasional melalui penyelenggaraan angkutan perintis. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses mobilitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Sepanjang 2025 hingga 2026 berjalan, layanan angkutan perintis di seluruh moda telah melayani 13.543.851 penumpang, yang terdiri atas 8.740.775 penumpang pada 2025 dan 4.803.076 penumpang berdasarkan data sementara 2026. “Layanan angkutan perintis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal tetap memiliki akses transportasi. Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Pada sektor penyeberangan, angkutan perintis melayani 993.700 penumpang pada 2025 dan 760.700 penumpang hingga September 2026, dengan total 265 lintasan pada 2026. Sementara itu, angkutan jalan perintis melayani 841.096 penumpang pada 2025 dan 459.665 penumpang hingga April 2026, dengan cakupan layanan meningkat dari 309 trayek pada 2025 menjadi 313 trayek hingga Juni 2026.
Di sektor perkeretaapian, layanan kereta api perintis melayani 5.259.159 penumpang pada 2025 dan 2.380.092 penumpang pada 2026 melalui enam layanan di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Adapun angkutan laut perintis melayani 1.314.801 penumpang pada 2025 dan 951.977 penumpang hingga September 2026, dengan jangkauan 107 trayek.
Pada sektor transportasi udara, Kemenhub menyelenggarakan 266 rute penerbangan perintis dan 47 rute jembatan udara sepanjang 2025. Pada 2026, layanan tersebut mencakup 262 rute penerbangan perintis dan 47 rute jembatan udara, dengan jumlah penumpang mencapai 332.019 orang pada 2025 dan 250.642 orang hingga September 2026.
Menhub Dudy menegaskan, transportasi memiliki peran penting dalam membuka kesempatan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi. Akses ini yang juga kemudian meningkatkan perputaran ekonomi dan kesejahteraan wilayah perintis.
“Transportasi bukan hanya urusan mobilitas melainkan juga instrumen keadilan sosial yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” ucapnya. Untuk menjaga keberlanjutan layanan di wilayah yang belum menguntungkan secara komersial, pemerintah juga memberikan subsidi transportasi dan menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).
Melalui skema tersebut, pemerintah mendukung penyediaan layanan transportasi agar masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya terjangkau meskipun permintaan penumpang belum cukup untuk menopang operasional secara mandiri. Di sektor transportasi darat, subsidi diberikan antara lain melalui skema buy the service (BTS) untuk angkutan umum perkotaan serta subsidi angkutan barang.
Program BTS menjangkau 10 kota pada 2025 dan enam kota pada 2026, dengan tujuan mendorong tumbuhnya layanan angkutan massal yang andal sekaligus membangun kemandirian pembiayaan dan pengelolaan transportasi di daerah. Pada sektor transportasi laut, PSO angkutan penumpang kelas ekonomi diselenggarakan melalui 195 trayek dengan 195 kapal pada 2025 dan 197 trayek dengan 197 kapal pada 2026.
Pemerintah juga mendukung distribusi logistik melalui subsidi tol laut yang mencakup 39 trayek pada 2025 dan 41 trayek pada 2026, serta subsidi angkutan ternak pada enam trayek dan angkutan pengumpan perintis sebanyak 18 unit pada 2025 serta 17 unit pada 2026. Layanan angkutan laut perintis menjangkau 480 pelabuhan singgah dan 45 pelabuhan pangkal di 28 provinsi pada 2025.
Pada 2026, jangkauan tersebut meningkat menjadi 486 pelabuhan singgah dengan 45 pelabuhan pangkal, sehingga mendukung mobilitas penumpang sekaligus distribusi barang ke berbagai wilayah kepulauan. Selain menghubungkan masyarakat antardaerah, angkutan laut juga mendukung distribusi ternak melalui layanan khusus yang mencatat realisasi pengangkutan sebanyak 50.191 ekor pada 2025.
Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan mencapai 64.120 ekor untuk membantu kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke wilayah tujuan. Di sektor perkeretaapian, pemerintah memberikan PSO untuk membantu masyarakat memperoleh layanan kereta api dengan tarif yang terjangkau.
Sepanjang 2025, sebanyak 450.555.267 penumpang memanfaatkan layanan kereta api yang mendapatkan PSO, sementara jumlah penumpang pada 2026 masih terus berjalan. “Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai, dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti. Keberlanjutan layanan angkutan perintis masih terus berjalan. Komitmen tersebut kami wujudkan melalui pemantauan operasional dan jadwal layanan perintis agar konektivitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga,” terangnya lagi.
Menhub Dudy menyampaikan bahwa Kemenhub akan terus memperkuat konektivitas antardaerah dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan secara terukur, terutama ke wilayah yang belum memiliki akses transportasi memadai, agar masyarakat semakin mudah menjangkau pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, dan peluang usaha. (sic)
