Naradaily-Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena adanya desakan. RUU yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen tersebut disahkan setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa pengesahan dilakukan setelah seluruh proses penyusunan RUU diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.
Menurut Puan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Hal tersebut diwujudkan melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menghimpun berbagai masukan.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga telah melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan. Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Puan menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset juga telah melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar ketentuannya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ucap Puan.
Ia berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna terkait pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan.
Pertanyaan tersebut kemudian disusul dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.