Naradaily-Pengamat politik Ayip Tayana menyesalkan pembubaran sebuah forum diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan menegaskan bahwa kampus semestinya menjadi ruang dialog yang demokratis bagi berbagai gagasan dan pandangan.
“Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya,” kata Ayip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Peristiwa tersebut terjadi dalam diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam. Forum itu dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Ayip menilai mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik, mengajukan pertanyaan, bahkan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya, para pejabat publik juga harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan dan kebijakan yang mereka jalankan.
“Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional tersebut.
Ia menilai kehadiran langsung para pejabat ke lingkungan kampus merupakan langkah positif bagi kehidupan demokrasi. Menurut Ayip, selama ini pejabat publik kerap mendapat kritik karena dianggap jauh dari masyarakat dan lebih memilih berbicara di forum yang aman. Namun ketika kesempatan berdialog secara langsung hadir di kampus, forum tersebut justru tidak berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus ‘tanpa tedeng aling-aling’, duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman,” ujarnya.
Ayip berharap forum diskusi antara mahasiswa dan pejabat publik dapat semakin sering diselenggarakan. Menurutnya, pemerintah perlu berani hadir di ruang-ruang yang kritis, termasuk di hadapan kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan mahasiswa untuk tetap membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan kepada narasumber menyampaikan penjelasan terkait kebijakan yang dijalankan.
“Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap,” ucap Ayip.
Menurutnya, insiden di UGM tidak seharusnya berakhir dengan saling menyalahkan. Pemerintah tidak boleh menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk menjauhi kampus, sementara mahasiswa perlu memastikan semangat kritik tidak berubah menjadi upaya menutup ruang berbicara.
“Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting: pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan,” katanya. (kom)
