Naradaily-Politisi Partai Demokrat sekaligus praktisi hukum, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan kebijaksanaan dan kinerja nyata, bukan dengan pemberian label kepada pihak yang menyampaikan kritik. Pernyataan itu disampaikannya melalui sebuah tulisan berjudul “Ketika Kritik Dijawab Presiden dengan Label ‘Londo Ireng’, Sungguh Tidak Bijak.”
Dalam pandangannya, kritik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi karena berfungsi sebagai cermin bagi kekuasaan. Menurut Didi, tidak semua kritik memang menyenangkan, tetapi mengabaikan atau menyerang pengkritik tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah.
“Kritik adalah cermin bagi kekuasaan. Memang, tidak semua cermin memantulkan wajah yang menyenangkan. Namun, memecahkan cermin tidak akan membuat wajah menjadi lebih baik,” tulis Didi Irawadi Syamsuddin.
Ia mempertanyakan penggunaan istilah “londo ireng” yang belakangan menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan apabila kritik dari wartawan, akademisi, aktivis, maupun masyarakat justru dibalas dengan pelabelan.
“Karena itu, ketika pihak-pihak yang mengkritik pemerintah—wartawan, akademisi, aktivis, maupun rakyat biasa—dengan mudah diberi cap ‘londo ireng’, publik pantas bertanya: apakah Presiden mulai alergi terhadap kritik?” ujarnya.
Didi menegaskan bahwa seorang Presiden merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan masyarakat, sekeras apa pun, menurutnya tetap harus direspons dengan sikap bijaksana serta langkah-langkah konkret.
Ia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti harga kebutuhan pokok, pengangguran, pendidikan, hingga kesejahteraan guru, tidak dapat diselesaikan melalui retorika atau pemberian stigma kepada pihak lain.
“Kritik setajam apa pun seharusnya dijawab dengan kebijaksanaan. Lebih utama lagi, dijawab dengan kerja nyata,” katanya.
Dalam tulisannya, Didi juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang kerap menjadi sorotan publik. Ia menyebut apabila Program Makan Bergizi Gratis mendapat kritik, maka pemerintah sebaiknya menjawabnya melalui transparansi, peningkatan kualitas program, pengawasan anggaran, serta memastikan pelaksanaannya berjalan baik.
Begitu pula terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kritik terhadap program tersebut seharusnya dijawab dengan bukti bahwa koperasi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa, bukan sekadar menjadi proyek semata.
Didi juga menyoroti persoalan daya beli masyarakat yang dinilainya masih menjadi tantangan. Ia mengajak pemerintah melihat langsung kondisi di lapangan dengan mendengarkan keluhan pedagang, buruh, hingga orang tua yang menghadapi tingginya biaya pendidikan.
Selain itu, ia menyinggung persoalan pengangguran, kesejahteraan guru, kenaikan harga bahan pokok, hingga masih adanya anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan saat berangkat ke sekolah akibat infrastruktur yang belum memadai.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada besarnya panggung kekuasaan, melainkan pada kemampuan negara menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Didi menilai polemik mengenai istilah “londo ireng” berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Ia mengingatkan agar perdebatan mengenai label tidak mengaburkan isu kemiskinan, pengangguran, harga pangan, kesejahteraan guru, maupun keselamatan anak-anak sekolah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nasionalisme tidak dibuktikan dengan memberikan cap kepada pihak yang berbeda pendapat, melainkan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pemimpin yang kuat tidak takut pada kritik. Pemimpin yang kuat tidak sibuk mencari musuh dari suara-suara yang berbeda. Ia mendengar, mengevaluasi, lalu bekerja,” tegasnya.
Menurut Didi, kritik bukanlah bentuk pemberontakan, begitu pula kebebasan pers dan perbedaan pendapat bukan merupakan ancaman terhadap negara. Sebaliknya, ia menilai kritik merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Di akhir pernyataannya, Didi mengajak agar setiap kritik dijawab dengan data, keterbukaan, kebijakan yang tepat, dan kerja nyata demi menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Jawablah kritik dengan data. Jawablah keraguan dengan keterbukaan. Jawablah kemarahan dengan kebijakan. Dan jawablah penderitaan rakyat dengan kerja nyata. Karena Presiden dipilih untuk memimpin dan memperbaiki keadaan, bukan menghabiskan energi mencari pembenaran yang justru mengaburkan persoalan utama bangsa,” tutupnya. (kom)
