Komisi II Dorong BRAN Prioritaskan Konflik Tanah Rakyat

Naradaily-Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar mendorong Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memprioritaskan penyelesaian konflik tanah rakyat setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Dedi Prasetyo sebagai Kepala BRAN pada Kamis (1/10).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, Agun mengatakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama Kepala BRAN ialah melakukan inventarisasi terhadap konflik-konflik pertanahan yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Agun, pemerintah perlu segera menyusun skala prioritas dalam penyelesaian konflik tanah, terutama persoalan yang berhubungan langsung dengan penguasaan dan kepentingan rakyat.

“Segera menginventarisir dan menyusun skala prioritas penyelesaian konflik tanah yang berhubungan langsung dengan penguasaan atau kepentingan rakyat,” ujarnya.

Selain penyelesaian konflik, Agun menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurut dia, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif.

Koordinasi tersebut juga dinilai penting untuk memastikan perencanaan reforma agraria memberikan manfaat bagi rakyat. Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan agenda reforma agraria berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan kepastian dalam pengelolaan dan penguasaan tanah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala BRAN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/10).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan Dedi dituntun oleh Presiden Prabowo.

Dedi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional yang diteken Presiden Prabowo pada 30 September 2026. (kom)