Naradaily-Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kecurigaannya terhadap sejumlah perusahaan asing pemegang konsesi dan izin usaha di Indonesia yang terindikasi ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera. Prabowo menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus ditindak tegas, termasuk dengan pencabutan izin usaha.
Dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Prabowo menyebut terdapat perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan, bahkan hingga 19 kali.
“Ternyata, ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali, melanggar tiga kali, empat kali. Ada yang belasan kali. Ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya, sudah tidak usah lagilah. Kalau dua kali melanggar, cabut saja (izinnya),” kata Presiden.
Meski demikian, Prabowo belum bersedia mengungkapkan nama-nama perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut. Ia mengatakan pemerintah akan mengumumkannya pada waktu yang tepat.
“Nanti, pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi cemoohan dan kritik dari sejumlah pihak di negara lain terhadap pemerintah Indonesia, khususnya terkait penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ia menilai perusahaan dari negara-negara tersebut juga perlu bertanggung jawab apabila terbukti terlibat.
“Ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka di sini,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tetap tenang dan bertanggung jawab dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, upaya penanggulangan karhutla telah melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang bekerja keras untuk melindungi masyarakat terdampak.
Ia melanjutkan “tetapi, kita cool saja. Kita tenang. Kita bertanggung jawab. Kita sudah cukup besar pengarahan TNI, Polisi, pemda bekerja setengah mati. Saudara saksi. Saudara di paling depan bupati, gubernur. Itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya.”
Prabowo juga menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha perusahaan, termasuk perusahaan asing, apabila terbukti melanggar aturan dan terlibat dalam penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan secara mandiri.
“Cabut saja nanti (izin usahanya). Enggak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia enggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin, lebih baik kita kelola daripada mereka, karena kita cinta tanah air kita,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo meyakini masyarakat Kalimantan bukan pihak yang sengaja membakar hutan. Menurutnya, masyarakat setempat justru menjadi pihak yang merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat karhutla.
“Saya yakin, enggak mungkin ada orang Kalimantan, hidupnya dari tanah dan hutan Kalimantan, kok rela hutannya terbakar. Enggak mungkin. Dia hidup di situ. Dia yang menderita. Anak-anak yang menderita. Tidak mungkin rakyat setempat. Pasti (pelakunya) orang-orang yang tidak punya rasa cinta kepada bumi Indonesia dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.
