Naradaily-Pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan investasi besar-besaran pada alat mitigasi bencana perlu diikuti dengan penguatan upaya pencegahan, termasuk dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sahala mengapresiasi langkah pemerintah yang mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi karhutla. Namun, menurut dia, keberhasilan penanganan bencana perlu diarahkan pada kemampuan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang,” ujar Sahala dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, pendekatan dalam penanganan karhutla perlu bergeser dari fire centric atau berfokus pada pemadaman menuju upaya pencegahan dan mitigasi. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang.
Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan menjadi semakin kering sehingga lebih mudah terbakar. Sahala menyebut situasi tersebut dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang lebih besar.
“El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang,” kata Sahala.
Dalam penanganan karhutla, lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung upaya di lapangan maupun menjalankan fungsi administratif dan koordinasi.
Sahala juga menilai koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa berjalan baik.
“Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan,” ujar Sahala.
Untuk memperkuat pencegahan karhutla, Sahala mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan setiap pemegang konsesi memiliki sistem pengelolaan serta kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran.
Menurut dia, penegakan hukum juga perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya, kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini,” kata dia.
Selain pengawasan dan penegakan hukum, Sahala menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, serta edukasi publik untuk mencegah berbagai aktivitas yang dapat memicu karhutla.
“Termasuk mengedukasi publik agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan,” ujar Sahala.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan investasi besar untuk memperkuat kemampuan mitigasi bencana. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menambah armada helikopter dan memesan pesawat berukuran besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
Dalam program “Presiden Menjawab” yang dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu (16/9), Prabowo mengatakan lembaga-lembaga yang bertugas menangani bencana perlu diperkuat.
Menurut Prabowo, pemerintah terus menambah armada helikopter untuk meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga menyiapkan investasi untuk pengadaan berbagai peralatan yang dibutuhkan agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan ratusan helikopter untuk mendukung berbagai operasi penanganan bencana, termasuk pemadaman kebakaran dari udara. (kom)
