Naradaily-Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan BUMN terdahulu. Ia menyebut pengelolaan aset negara yang sebelumnya tersebar di ratusan perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Dalam Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo mengungkap pemerintah telah menghimpun dana dalam satu pengelolaan sovereign wealth fund senilai USD1,04 triliun. Sebelumnya, aset itu tersebar di 1.040 perusahaan.
“Siapa yang bisa kelola seribu perusahaan? Ini akal-akalan pimpinan BUMN terdahulu harus tanggung jawab. Siap-siap dipanggil kejaksaan,” tegasnya.
Prabowo menyinggung adanya pihak yang meremehkan kepemimpinannya. “Tunggu saja di pengadilan. Saya hanya takut pada rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya.
Ia menegaskan proses hukum tidak mengenal senioritas jabatan. Prabowo juga menyoroti dampak sosial ketika pejabat terjerat hukum.
“Kasihan anak istrinya,” ucapnya. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan strategi hilirisasi sebagai langkah utama memperkuat ekonomi. Tahun ini terdapat 18 proyek hilirisasi, mulai dari smelter aluminium, oleoresin, batu bara, oleofood kelapa sawit, aspal, besi, baja, hingga tepung kelapa.
“Masa minyak kita kirim keluar, habis itu kita impor lagi?” ujarnya. Proyek tersebut disebut berpotensi menciptakan 276 ribu lapangan kerja dengan investasi Rp618 triliun. (sic)
