Naradaily-Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai rencana kebijakan work from home (WFH) yang disiapkan pemerintah sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah perlu dikaji secara komprehensif. Kebijakan tersebut dinilai harus mempertimbangkan berbagai aspek agar efektif dan efisien.
“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu, pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19 pada 2020-2021 dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan WFH. Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus didasarkan pada data konkret di lapangan, termasuk aspek demografi, efektivitas kebijakan, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini,” ucap Khozin.
Ia menambahkan, kebijakan WFH tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja, melainkan harus berbasis multiaspek. Bahkan, rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak.
“Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya,” kata Khozin.
Selain itu, ia melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem transportasi publik di berbagai daerah. Menurutnya, penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara dan pekerja swasta dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM sekaligus menjaga lingkungan.
“Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia.
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga dalam pernyataan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Airlangga menjelaskan, skema tersebut dirancang dengan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah. (kom)
