Naradaily – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dengan menyerukan pentingnya mencermati rekam jejak sang tokoh secara menyeluruh.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan menyampaikan bahwa dirinya menghormati proses dan wacana pemberian gelar tersebut, namun menegaskan perlunya kajian yang matang agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. “Namun, ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” ujarnya.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menilai dan memutuskan layak atau tidaknya Soeharto menerima gelar pahlawan nasional. Ia menekankan bahwa gelar pahlawan merupakan penghargaan tertinggi negara yang diberikan kepada tokoh dengan jasa besar bagi bangsa dan negara, sehingga perlu diputuskan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan objektif.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini. Beberapa di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Selain itu, tokoh lain yang turut diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin. (kom)
