Naradaily-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi LSP memang sudah waktunya diganti dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pidato dalam pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin.
“Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa Pak LSP itu sudah waktunya, aduh, diganti,” kata Megawati di hadapan peserta acara yang menyambut pernyataannya dengan tepuk tangan.
Megawati menegaskan bahwa pandangannya tersebut bukan didasari rasa dengki ataupun kebencian terhadap LSP. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak memiliki rasa iri terhadap mantan Kapolri tersebut.
“Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati kemudian mengaitkan pernyataannya dengan pengalaman dirinya sebagai seseorang yang pernah disadap. Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut juga menyinggung keputusannya untuk tidak menggunakan telepon seluler yang kembali menjadi perbincangan publik.
“Saya memang nggak punya HP, memang nggak punya,” kata Megawati.
Ia menjelaskan bahwa sikapnya tersebut tidak terlepas dari kedudukannya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Megawati mengingatkan bahwa statusnya sebagai Presiden kelima tetap melekat meskipun sudah tidak menjabat.
“Saya ini jelek-jelek masih Presiden kelima. Nggak ada mantan presiden. Tolong diinget dulu,” ujarnya.
Selain menyinggung persoalan tersebut, Megawati juga menanggapi pihak-pihak yang dinilainya bersikap sinis terhadap keputusan PDI Perjuangan untuk memberikan perhatian pada persoalan tanaman dan sampah.
Ketua Umum PDIP itu mempertanyakan anggapan bahwa partai politik tidak seharusnya mengurusi persoalan lingkungan. Ia bahkan mengkritik sikap kader yang dinilainya hanya diam ketika partai dan dirinya mendapat berbagai pertanyaan atau kritik.
“Tentu banyak yang bertanya, masa partai politik ngurusi tanaman, ngurusi sampah. Ah, enggak cocok, politik apa itu? Saya akan jawab bagi orang-orang yang tanda kutip agak sinis. Saya bilang, ‘Kamu itu warga negara Indonesia apa bukan? Dibayar berapa? Kamu itu harus berani dong. Katanya kamu orang PDI Perjuangan, masa kalau ketumnya digituin, diem aja, masa saya sendiri yang jawab’,” kata Megawati.
Kritik Megawati kemudian berlanjut pada persoalan keberanian kader dalam menyampaikan sikap dan mempertahankan keyakinan. Ia mengaku kesal karena sejumlah kader dinilainya hanya berani berteriak, tetapi tidak berani mengambil posisi.
“Anak buah saya itu nggak berani, tahu nggak? Itu yang saya jengkel. Cuma teriak aja, nggak berani. Itu apa? Keyakinan dan keteguhan,” ujar Megawati.
Ia juga menilai para kader cenderung takut dan hanya menunggu tanpa berani menyampaikan sikap secara tegas.
“Kalian tuh takut tahu tidak, hanya nunggu aja. Kesel saya bener lho,” kata Megawati.
Megawati pun meminta para peserta untuk memberikan tepuk tangan sebagai pengingat agar kader berani menyampaikan kebenaran.
“Tepuk semua dong, supaya kamu juga harus mengatakan kebenaran,” ujar Megawati.
Dalam pidato yang sama, Megawati turut menyinggung kondisi perekonomian saat ini. Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi masyarakat membutuhkan perenungan atau kontemplasi, terutama karena harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan.
“Saya sudah memberikan kontemplasi saya, karena keadaan sekarang memerlukan kontemplasi. Harga-harga sudah naik. Kalau saya ikuti masalah fiskal, yang bagus itu kalau pakai jarum, jarum tengah. Artinya apa? Pendapatan dan pengeluaran itu seimbang,” kata Megawati.
Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar lebih memperhatikan persoalan lingkungan. Ia menilai terdapat banyak hal yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan pelestarian lingkungan.
“Makanya saya bilang sama Hasto, sudah enggak usah urusan politik-politik. Terus urusan apa, Bu? Lah, yang namanya pohon, ini pohon saya. Ini saya mau cerita bagaimana dia bisa tumbuh. Banyak yang bisa cari duit dari ginian saja,” tuturnya.
Sementara itu, pernyataan Megawati mengenai LSP muncul di tengah perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira Polri.
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, Polri kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik bertambah menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri juga menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
