Naradaily-Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza yang saat ini masih ditunda tidak bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas.
“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” kata Presiden Prabowo dalam tayangan “Presiden Prabowo Menjawab” yang dikutip di Jakarta.
Prabowo menjelaskan bahwa misi tersebut merupakan bagian dari komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sejak lama.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” kata Presiden.
Ia menegaskan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Board of Peace selama seluruh pihak terkait menyetujui keterlibatan tersebut. Persetujuan itu mencakup tokoh Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya persetujuan dari pihak yang memiliki kendali de facto di lapangan.
“Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” ujarnya.
Dalam mekanisme Board of Peace, terdapat aturan national caveats atau batasan nasional yang harus dihormati oleh setiap negara anggota. Melalui aturan ini, setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan batas keterlibatan sesuai dengan prinsip masing-masing.
Terkait hal tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mengambil sikap tegas untuk tidak terlibat dalam aksi militer atau konfrontasi bersenjata.
“Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ucapnya.
Namun demikian, Presiden mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan Indonesia saat ini masih dalam status ditangguhkan. Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan berbagai konsultasi dengan sejumlah pihak terkait situasi geopolitik yang dinilai belum kondusif.
“Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” tutur Presiden.
Sebelumnya, Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dalam International Stabilization Force. Meski persiapan internal telah dilakukan, pelaksanaan pengiriman pasukan masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kondisi keamanan yang memungkinkan. (kom)
