Naradaily-Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkembangan terbaru, penyidik mengungkap adanya penyidikan baru terkait perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya penyidikan baru. Namun, dia belum mengungkap secara terperinci materi perkara maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
“Ada penyidikan baru,” kata Anang di kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026). Anang hanya memastikan penyidikan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kejagung belum menyampaikan lebih lanjut mengenai objek maupun konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik. Sebelumnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melimpahkan enam tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026
Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan pada 29 September 2026 setelah berkas perkara keenam tersangka dinyatakan lengkap atau P-21. Enam tersangka tersebut terdiri atas tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana (DH), Sony Sonjaya (SS), dan Lodewyk Pusung (LP).
Selain itu, terdapat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan (LMI), serta dua pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS) dan Asep Yusuf Somantri (AYS). “Penuntut umum telah menyatakan berkas perkara tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap,” terangnya lagi.
Dalam proses penyidikan perkara tersebut, Kejagung telah memeriksa sekitar 233 saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk surat dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Anang mengatakan, perkara yang melibatkan keenam tersangka selanjutnya akan diproses melalui persidangan. Adapun berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan korupsi tata kelola program MBG tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp10 triliun. (sic)
