Naradaily-Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan.
Dalam diskusi bertajuk Reshuffle Kabinet: Konsolidasi Kekuasaan atau Optimalisasi Kinerja? di Jakarta, Kamis, ia mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi Presiden di tengah pengaruh kekuasaan yang dinilai berpotensi merusak negara.
“Kalau disebut konsolidasi, ya, pasti konsolidasi. Kenapa Presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki … terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia, baik dari dalam maupun luar,” kata dia.
Ia menjelaskan, dalam pandangan Presiden, saat ini masih terdapat kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mampu memengaruhi jalannya negara atau dikenal dengan istilah “deep state”.
“Deep state itu, menurut Prabowo, adalah kekuatan-kekuatan yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional,” ucapnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Syahganda menilai diperlukan penguatan melalui konsolidasi, salah satunya lewat reshuffle kabinet. Ia mencontohkan keputusan Presiden memasukkan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sebagai bagian dari langkah tersebut.
Menurut dia, Presiden membutuhkan figur dengan basis massa dan integritas kuat guna menghadapi kekuatan tersembunyi, sekaligus membangun persekutuan ideologis.
“Mengambil Jumhur ke dalam lingkungan rezim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan penguatan, persekutuan, agar energi mereka dalam teori fisika itu adalah bagaimana resultan antara Jumhur yang mewakili satu kelompok progresif, ideologis, revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga revolusioner,” katanya.
Sementara itu, pakar ilmu pemerintahan Anton Permana yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa dalam sistem politik Indonesia, reshuffle merupakan mekanisme untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Karena tidak ada politik dominan, maka terjadilah yang namanya koalisi. Kalau bahasa sederhana kita terjadilah kompromi-kompromi politik agar terjadilah stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintah,” ucapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara pada Senin (27/4). Langkah ini merupakan reshuffle kelima sejak ia menjabat.
Dalam perombakan tersebut, Presiden melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol yang kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari yang pada saat yang sama dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Turut dilantik pula Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. (kom)
