Naradaily-Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyerukan tata kelola royalti hak cipta lintas negara yang lebih transparan dalam Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyatakan Indonesia berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara dapat dicatat, dihitung serta dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil.
“Ketika karya dapat dinikmati di berbagai negara melalui platform digital, tata kelola royalti juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Tentunya diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang saling terhubung, agar hak ekonomi pencipta terlindungi,” ujar Supratman saat memberikan pidato kunci dalam forum itu.
Menurutnya, persoalan royalti lintas negara tidak semata-mata berkaitan dengan aturan hak cipta, tetapi juga menyangkut koordinasi antarlembaga dan keterhubungan sistem informasi.
Karena itu, lanjutnya, Indonesia mendorong dialog internasional untuk mempertemukan pengalaman dan praktik berbagai negara tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional masing-masing.
Pemerintah RI mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pelaku industri, dan pakar untuk membahas tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital dalam forum yang digelar pada 7-9 Oktober 2026 tersebut.
Menkum menilai forum tersebut menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama sekaligus menjajaki kerja sama praktis.
“Tujuannya memastikan pencipta dan pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil dari pemanfaatan karya di lingkungan digital,” tuturnya.
Dialog tersebut membahas tiga isu utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem.
Transparansi berkaitan dengan informasi yang diterima pemegang hak, akuntabilitas menyangkut tanggung jawab pada setiap tahapan pengelolaan royalti, sedangkan interoperabilitas berkaitan dengan kemampuan berbagai sistem untuk bertukar informasi secara andal. (kom)
