Naradaily-Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Sultan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat penanganan korban serta pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana.
Sultan mengatakan pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga membutuhkan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama pengungsi. “Yang patut diperhatikan adalah bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya,” kata Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Senin (17/8/2026).
Ia menyampaikan keprihatinan dan duka cita kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah NTT. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan evakuasi, pendataan korban, serta menginventarisasi kerusakan infrastruktur dan bangunan.
Ia menambahkan, DPD turut berkoordinasi untuk mendukung penanganan bencana di wilayah NTT. Empat anggota DPD asal NTT juga telah meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores.
“Saat ini empat anggota DPD asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data tersebut berdasarkan pemutakhiran hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB.
Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa. Di Kabupaten Sikka, sebanyak 1.356 warga mengungsi di GOR Samador. Sementara sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri di 10 lokasi.
Kondisi tersebut membuat dukungan anggaran bagi pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan dasar pengungsi serta pemulihan fasilitas publik dapat segera ditangani. (sic)
