Naradaily-Kasus dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri LSP cs terus bergulir. Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri berinisial LSP, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, akan digelar pekan depan.

Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/11/2026). “Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir.

Meski demikian, Isir belum menyampaikan tanggal pasti pelaksanaan sidang etik terhadap LSP. Ia menjelaskan, pada hari yang sama Polri telah menggelar sidang etik terhadap tersangka lain dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni perwira tinggi Polri berinisial EHS.

Sidang tersebut berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri dengan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Sementara anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi. Adapun terkait tersangka berinisial SU, Isir mengatakan jadwal sidang etik belum dapat dipastikan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis.

“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Isir. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS.

Dalam putusannya, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

Dengan agenda sidang terhadap LSP pekan depan, proses penegakan kode etik terhadap para anggota Polri yang terseret dalam perkara tersebut masih terus berjalan. Sementara itu, Perwira tinggi Polri EHS tampak mengenakan baju berwarna biru bertuliskan tahanan usai dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dalam sidang etik Polri terkait kasus penyadapan ilegal.

Kedua tangannya tampak terikat, sedangkan wajahnya tertutup masker hitam.  Saat digiring petugas menuju mobil taktis (rantis) Brimob Polri, EHS berjalan cepat dengan kepala tertunduk tanpa memberikan keterangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan EHS kembali ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, setelah menjalani sidang etik. “Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.

Dalam sidang KKEP, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS.

Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap AS. AS juga menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut. (sic)