Naradaily-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dalam fatwa tersebut, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan vape, mulai dari penggunaan, produksi hingga perdagangan, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa tersebut juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin.
Penerbitan fatwa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.
Dalam penjelasannya, MUI menyebut rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup oleh penggunanya.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang bersifat adiktif serta berpotensi menimbulkan dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas bisnis dan penyalahgunaan rokok elektrik. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Selain itu, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape juga ditetapkan berstatus haram.
Sejalan dengan keputusan tersebut, MUI merekomendasikan pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik atau vape. Langkah tersebut dinilai penting guna melindungi masyarakat dari paparan serta berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan produk tersebut.
